Pengamat: Pemerintah Diminta Jangan Nekat Naikkan Harga BBM Subsidi

iaminkuwait.com, JAKARTA — Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, pemerintah sebaiknya mengalihkan keputusan harga BBM nonsubsidi ke Pertamina agar sejalan dengan harga keekonomian. Hal ini akan menguntungkan pemerintah karena tidak lagi harus membayar kompensasi ketika bahan bakar yang tidak disubsidi berada di bawah nilai keekonomian. 

Namun, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga subsidi BBM pada Juli 2024, kata Fahmy saat dihubungi Republik di Jakarta, Rabu (26/06/2024).

Meski harga minyak dunia cenderung naik hingga US$80,72 per barel, Fahmy mengatakan rata-rata harga minyak dunia lebih rendah dibandingkan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan APBN. Kalaupun mengacu pada inflasi yang pada bulan Mei masih terkendali di angka 2,8 persen, meski nilai tukar rupiah turun Rp 16.400 terhadap dolar AS.

Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024,” kata Fahmi. 

Fahmi mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan inflasi yang berdampak pada kenaikan harga pelayanan dasar. Keadaan ini akan sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Di tengah pelemahan rupiah yang terus berlanjut, Fahmi menilai kenaikan inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Fahmi mengatakan, hal itu bahkan bisa memicu krisis ekonomi akibat terdepresiasinya nilai tukar rupee terhadap dolar AS dan inflasi yang menyertainya.

“Untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, pemerintah sebaiknya menaikkan harga bahan bakar non-subsidi sesuai dengan nilai keekonomiannya. Namun, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024,” lanjut Fahmi. . 

Fahmi meminta pemerintah terus menahan harga BBM bersubsidi hingga Desember 2024. Fahmy mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

“Jika pemerintahan Jokowi bertekad menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024, maka tidak diragukan lagi kenaikan BBM bersubsidi akan menjadi beban bagi pemerintahan terpilih Presiden Prabowo Subianto,” kata Fahmy. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *