BKKBN Sebut KB Bukan Sekadar Alat Kontrasepsi

Radar Sumut, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (NPFPA) Hasta Wardoyo menekankan pentingnya program Keluarga Berencana (KB).

Ia mengatakan, KB tidak hanya sebagai alat kontrasepsi tetapi juga memiliki banyak manfaat. Misalnya bagaimana mempersiapkan pernikahan, bagaimana mempersiapkan kehamilan, bagaimana bertahan dalam kehamilan dan memulai sebuah keluarga.

“CB juga bisa mencegah kejutan,” ujarnya.

Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Gasto merupakan metode yang lebih baik karena memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah. Sedangkan metode alami dan metode jangka pendek memiliki tingkat kegagalan yang tinggi.

“Misalnya kondom mudah bocor atau obat-obatan banyak yang tidak terpakai karena lupa meminumnya dan bisa hamil, apalagi tanpa alat kontrasepsi yang peluang hamilnya paling tinggi,” ujarnya.

Plt Deputi Direktur Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sucario Tegu Santosa juga menyebutkan pentingnya pelatihan, bimbingan teknis dan fasilitasi yang diberikan oleh pusat dan provinsi untuk meningkatkan kinerja dasar sektor CBCR.

Ia juga mencatat pentingnya peningkatan prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), penurunan permintaan, dan peningkatan jumlah peserta aktif metode kontrasepsi jangka panjang (PA MKJP).

Meski telah mencapai usia 15-19 tahun atau Age Spesific Fertilities (ASFR) pada tahun 2023, masih banyak pasangan usia subur (PUS) yang membutuhkan bantuan untuk mengatur jarak kehamilan, jumlah anak ideal, serta sebagai sosialisasi 4 (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak anak),” jelas Tegu.

Dukungan tersebut, lanjut Tegu, berguna dalam menurunkan angka kematian ibu dan memastikan harapan anak tidak terpenuhi pada tahun 2024.

Beliau juga menyoroti permasalahan keterbatasan sumber daya manusia yang harus dipikirkan terlebih dahulu dengan strategi cerdas untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024.

“Saya juga berpendapat bahwa mitra kerja dan pemangku kepentingan terkait harus membuat peta yang baik sehingga dapat mendorong pihak swasta dan mitra kerja lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program CBCR,” kata Tegu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *