Republik.
Berdasarkan Laporan Keuangan Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Buku II 2025, pemerintah berencana membiayai utang tersebut dengan menerbitkan utang baru Rp 133,3 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 642,2 triliun.
Artinya masih aman. Artinya lebih kecil dari utang yang kita bayarkan. Artinya rasio utang kita terhadap PDB bisa terus turun, ujarnya. RakBN, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Namun, kata dia, ada konsekuensinya bagi pemerintah. Oseose menjelaskan, jika benar porsi pemulihan utang APBN 2025 lebih kecil dari pembayaran utang, maka sebaiknya ada porsi APBN yang didedikasikan. Hal ini menghasilkan listrik yang lebih murah.
Oleh karena itu, oseose menilai porsi anggaran RAPBN 2025 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena banyak program yang sudah dilaksanakan.
“Misalnya dia melihat infrastruktur atau proyek prioritas nasional turun atau apalah.”
Ia mengatakan, rencana pemulihan utang pemerintah sebesar Rp775,9 triliun masih belum pasti dan dapat berubah akibat ketidakpastian perekonomian global.
“Rp 700 triliun bisa diperbaiki sekarang, tapi tiba-tiba ada kebutuhan baru yang lebih besar sehingga menambah utang baru lebih dari yang direncanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Laporan Keuangan RAPBN Buku II 2025 menjelaskan rencana pembiayaan utang sebesar Rp775.867,5 miliar atau Rp775,9 triliun direncanakan dipenuhi melalui pelunasan utang dan penerbitan SBN.
Utang pemerintah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
Lebih banyak instrumen utang akan digunakan untuk mendukung prioritas/proyek pemerintah. Sedangkan pembiayaan utang yang bersumber dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.