Kemenkeu Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Konflik Timur Tengah

Radar Sumut, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Nawara mengatakan Kementerian Keuangan dan Pelayanan Perbankan merupakan Cortrust di Amerika Serikat Bagian Timur.

Pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2024 yang diselenggarakan hampir di Jakarta, Kamis, Suahasil mengatakan perekonomian Indonesia tidak lepas dari situasi dunia yang dapat mempengaruhi sektor perdagangan dan keuangan.

“Kami selalu waspada dan membantu menjaga stabilitas perekonomian,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wamenkeu juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia terkait perubahan iklim dan teknologi digital serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan global.

Namun, ia mengatakan hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan usaha baru dan peluang ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kita menciptakan kesejahteraan bagi warga dan masyarakat Indonesia. Padahal tujuan kita menjadi negara berkembang menuju Indonesia Emas 2045. Itu tidak mudah karena kita membutuhkan stabilitas perekonomian yang setinggi-tingginya dan berkelanjutan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wamenkeu menegaskan perekonomian dapat ditingkatkan melalui tiga cara utama, yaitu permodalan, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas yang tinggi.

Ia juga mengatakan, kebijakan keuangan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan.

Di sisi lain, Wamenkeu juga menyampaikan pentingnya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang bersumber dari APBN, APBD, dunia usaha swasta dan BUMN harus terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan berperan menyiapkan berbagai fasilitas baik dari segi perpajakan, besaran, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong investasi.

“Kita sudah mendapat potongan besar untuk pajak penghasilan dan tenaga kerja. Kita juga mendorong pengembangan berbagai sektor usaha, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembentukan IKN untuk mewujudkan kota pintar berbasis teknologi tinggi.” Pengelola APBD harus lebih sehat,” jelas Wamenkeu.

Wakil Menteri Keuangan juga menyampaikan perlunya pengelolaan belanja pemerintah yang baik agar memperoleh peluang finansial untuk meningkatkan produksi dan membangun program jaminan sosial yang kuat.

Ia juga berharap perencanaan kerja pemerintah ke depan dapat dipadukan dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *