iaminkuwait.com, JAKARTA — Menurut Hetifa, Wakil Ketua Komisi, kebijakan tersebut tidak tepat karena tidak menyasar inti permasalahan.
“Masalah-masalah utama seperti integritas teknis kendaraan dan sistem manajemen operasional harus menjadi sasaran. Ini bukan kesalahan program perjalanan, bukan kesalahan siswa. Pelarangan studi wisata adalah hal yang salah,” ujarnya. kata Hetifah, Senin (20 Mei 2024).
Daripada menyalahkan pariwisata, kebijakan Hitifa harus lebih fokus pada pemeriksaan kesesuaian kendaraan dan operatornya. Sekolah, operator dan penyedia layanan, serta pemerintah terkait, diperbolehkan mengoperasikan kendaraan tanpa memeriksa ulang kesesuaian dan keselamatan siswa.
Politikus Partai Golkar itu meminta para pelaku kebijakan tersebut mempertimbangkan kembali kebijakannya. Juga fokus pada langkah-langkah yang lebih efektif untuk keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan perjalanan di masa depan.
“Kami menyerukan agar kebijakan ini dikaji ulang dan fokus memperbaiki aspek-aspek yang menjadi akar permasalahan. Pelarangan studi banding bukanlah solusi,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan agar mahasiswa tetap menjaga keselamatan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ketika terjadi kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Bukannya melarang aktivitasnya.
“Perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap kesesuaian kendaraan dan operator angkutan agar kegiatan pariwisata aman dan pelajar dapat memperoleh manfaat pendidikan,” ujarnya.
